Latest News

Kuliner
Budaya

Sejarah

Loker

Entertainment

Event

Kamis, 25 Agustus 2016

Pasangan Irwandi-Nova berkomitmen laksanakan pilkada "halal"

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah berkomitmen untuk melaksanakan Pilkada "halal" yakni berlangsung secara damai tanpa ada intimidasi, fitnah dan kecurangan.

"Kami berkomitmen untuk melaksanakan Pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji untuk meraih kemenangan," kata Bakal Calon Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf kepada wartawan di Taman Budaya, Banda Aceh, Kamis.

Pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur yang maju melalui jalur partai politik tersebut mengatakan pihaknya telah mengintruksikan kepada seluruh kader dan partai pengusung serta simpatisan untuk melaksanakan Pilkada dengan penuh kedamaian dalam memperoleh kemenangan.

"Pemilihan yang berlangsung dengan 'halal' yakni tanpa adanya kecurangan, fitnah, intimidasi dan berbagai kegiatan yang dilarang kententuan akan memberi berkah terhadap pemimpin yang terpilih," katanya yang turut didampingi bakal calon Wakil Gubenur Nova Iriansyah.

Pada Pilkada yang akan berlangsung pada 2017 itu, pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah diusung empat partai politik yakni Partai Nasional Aceh, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa dan  Partai Damai Aceh
  
"Insya Allah akan ada dua lagi partai politik yang akan bergabung bersama pasangan bakal calon Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah," katanya pada acara yang turut dihadiri para pendukung pasangan tersebut.

Dalam konferensi pers pasangan bakal calon Gubenur dan wakil gubernur periode 2017-2022 itu turut hadir Sekjend DPP Partai Demoktrat Hinca Pandjaitan, Ketua DPP PKB Lukman Edy, Ketua Umum DPP Partai Damai Aceh, Tgk Muhibbusabri dan Ketua DPP PNA, Irwansyah. (ANT)

Rabu, 24 Agustus 2016

KPPU Gelar Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha di Banda Aceh

Banda Aceh – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan menggelar Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (Competition Checklis). Sosialisasi digelar di Hotel Oasis Banda Aceh, Rabu (24/8/2016) dan di ikuti oleh sejumlah pejabat jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Hadir juga Kepala Kantor KPPU Perwakilan Medan, Abdul Hakim Pasaribu yang juga tampil sebagai pemateri.

Anggota komisiner KPPU Pusat, Prof Ir Tresna Priyana Soemardi mengungkapkan latar belakang lahirnya KPPU di Indonesia. Katanya, pasca krisis moneter, IMF menyarankan Indonesia membentuk Lembaga penting dan satu diantaranya yang lahir adalah KPPU.
“KPPU adalah Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan UU No 5 Tahun 1999. Tugas utama adalah menyelesaikan perkara persaingan usaha dan memberikan saran dan pertimbangan ke Pemerintah,” ungkap Prof Tresna.

Terkait dengan penegakan hukum, KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis. Kemudian melalui UU no.20/2008 jo PP no.17/2013, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hokum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM.

Sementara itu, peran KPPU dalam kebijakan persaingan usaha adalah mencermati setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah/regulator. KPPU juga senantiasa menjalin kerjasama untuk melakukan harmonisasi dengan Pemerintah demi hadirnya kebijakan yang lebih baik.

Lanjut Prof Tresna, dalam persoalan persaingan usaha, KPPU menginginkan struktur ekonomi semakin sehat. Karenanya dibutuhkan regulasi baik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  
“Semua ingin hidup berdampingan harmonis dan tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan monopoli,” kata Tresna.

Kata Prof Tresna, ada beberapa kasus yang dilakukan oleh perusahan besar, seperti mengekspolitasi usaha mikro dan menengah.
“Kasus seperti ini harus ada peran Pemerintah Daerah dengan regulasinya untuk melindungi pelaku usaha mikro dan menengah,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya dengan banyaknya regulasi yang ada, maka semakin besar pula potensi bertentangan dengan aturan lain yang di atasnya.
“Makanya hari ini kita hadir disini untuk membicarakan harmonisasi agar Perda dengan UU no 5 Tahun 1999 tidak berbenturan,” tambah Tresna Priyatna.

“Dalam kehidupan perdagangan, persaingan ekonomi sangat komplek. Seprofesional apapun kita, dimungkinkan terjadi kesalahan. Jadi checklist sangat perlu bagi pengambil kebijakan sehingga Perda yang ada bisa Inline dengan Kebijakan KPPU,” tambah Tresna.

Prof Tresna mengungkapkan, tujuan dari menjaga persaingan usaha adalah untuk menjaga kepentingan umum meningkatkan efisiensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian berusaha, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.






Pemko Sambut Positif

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakota Banda Aceh M Nurdin S Sos yang hadir mewakili Walikota menyambut positif kegiatan yang dilakukan KPPU di Banda Aceh. 

“Sosialisasi Pedoman Daftar Periksa Kebijakan Persaingan, kami yakini akan berdampak baik pada usaha-usaha perwujudan iklim persaingan usaha yang sehat di Banda Aceh,” ujar Nurdin saat memberikan sambutannya.

Kata Nurdin, iklim usaha di Banda Aceh terbilang baik dan stabil. Pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Daya beli masyarakat juga tidak terlalu buruk. Hal ini tentunya  dipengaruhi oleh beragam faktor antara lain Banda Aceh sebagai ibukota dan pusat pemerintahan provinsi Aceh. Selain itu, persaingan antar pengusaha dan pedagang juga masih dalam kategori baik. Faktor lain adalah, dukungan kebijakan dan regulasi yang berpihak pada kegiatan ekonomi. Namun demikian, kondisi ini tentu harus diupayakan untuk menjadi lebih baik. 

“Salah satunya adalah memastikan semua lini usaha dapat berjalan dan bersaing secara sehat tanpa aktivitas monopoli. Untuk itu, maka sepatutnya pengawasan terhadap iklim persaingan usaha agar dapat kita tingkatkan. Sehingga, roda perekonomian kota Banda Aceh akan selalu berkategori sehat,” ungkapnya.

Kepada para pejabat yang hadir, Nurdin berharap Manual Kebijakan Persaingan yang disampaikan KPPU, hendaknya untuk dapat diperhatikan dan menjadi pembelajaran serius bagi para pemangku kepentingan yang ada, khususnya bagi para pejabat yang berwenang menyusun dan menetapkan peraturan daerah terkait persaingan usaha. 

“Para pejabat yang hadir, kiranya juga mampu menyuguhkan berbagai masukan dan saran sebagai umpan balik terhadap Daftar Periksa Kebijakan Persaingan yang bersinggungan dengan kebijakan dan peraturan daerah Kota Banda Aceh tentang persaingan usaha,” tutup Nurdin.

Ratusan TNI Melaksanakan Minggu Militer


Lhokseumawe - Ratusan prajurit TNI melaksanakan kegiatan Minggu Militer, Rabu (24/8/2016), pagi, Pukul 08.30 WIB, seusai melaksanakan Apel pagi gabungan.

Minggu militer tersebut yang berlangsung di Lapangan Jenderal Sudirman Korem 011/Lilawangsa itu, diikuti oleh Satuan Makorem 011/LW, Denhub, Denbekang, Denpal, Zibang dan Ajenrem 011, Satuan Dinas Jawatan yang ada di Lhokseumawe jajaran Korem 011/Lilawangsa.

Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto, melalui Kapenrem 011/Lilawangsa Mayor Inf Nasrun Nasution menyampaikan, Kegiatan Minggu Militer tersebut, jadwal yang telah di programkan oleh Komando atas, pada Bulan Agustus 2016, di Minggu ke Empa.

Ia mengatakan, materi yang dilaksanakan antaralain : Materi PBB/PUDD, Senam Senapan, Materi Etika mengemudi, pengetahuan Bapulket, BDM Yong Moodo, Gerak Jalan.

Diharapkan, kegiatan ini agar dilaksanakan dengan sungguh-sunguh, Dasar militer adalah modal utama bagi setiap prajurit, "Tak ada prajurit yang hebat, melainkan, prajurit yang terlatih yang ada." Pungkas Kapenrem.

Balapan Kuda Joki Cilik di Aceh Tengah


Sejumlah joki cilik memacu kuda mereka pada balapan kuda tradisional di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayo Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Selasa (23/8). Balapan kuda tradisi masyarakat suku Gayo dalam rangka semarak HUT Ke-71 Kemerdekaan RI itu diikuti 380 ekor kuda memperebutkan total hadiah Rp299 juta. ANTARA FOTO/Rahmad/foc/16.

8.000 Turis Kapal Pesiar Datangi Sabang Sepanjang 2016

Sabang - Sepanjang tahun 2016 sebanyak tujuh kapal pesiar telah berlabuh di Kota Wisata, Sabang, Provinsi Aceh. Turis yang ikut bersama kapal-kapal mewah tersebut sekitar 8.000 orang.

"Kami optimistis bahwa Sabang telah menjadi magnet kapal-kapal cruise dunia. Karena volume kunjungan cruise ke Sabang terus mengalami peningkatan," kata Kepala Unit Manajemen Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Zulkarnaini Abdulah dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu 24 Agustus 2016.

Menurut dia, dengan semakin tertariknya operator cruise singgah ke Sabang, maka akan mendongkrak ekonomi rakyat karena kunjungan cruise ini berdampak langsung.

BPKS akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada operator cruise. "Sehingga mereka akan merasa aman dan nyaman saat singgah di Kota Sabang," ujarnya.



Kapal terakhir yang singgah di Sabang adalah Cruise MS. Pacific Eden berbendera Inggris pada Kamis, 18 Agustus lalu. Kapal yang dinahkodai Cristopher James Norman itu mengangkut 1.960 wisatawan yang terdiri dari 1.341 penumpang dan 619 kru.

Kepala BPKS Sabang, Fauzi Husin mengatakan, pada akhir 2016 Sabang telah diprogramkanakan dikunjungi Cruise Islamic. BPKS sedang mempersiapkan untuk menyambut pelayaran Islamic Open Sea Singapura-Langkawi-Penang-Banda Aceh (via Pelabuhan Sabang).

Rencananya operator Cruise dari pihak Costa/Carnival akan membawa 2.000 penumpang dan 900 kru. Wisatawan Islamic Cruise tersebut sebagian besar bertujuan ke beberapa daerah wisata di Sabang dan Banda Aceh, kususnya Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Pada tanggal 17-18 Agustus 2016 merupakan pengecekan akhir terkait security port dari pihak Costa/Carnival.

ADI WARSIDI - TEMPO.CO
Photo

Tentang Acehinfo

Acehinfo dimulai pada 8 Januari tahun 2010 dengan basis Fans Page Facebook.com/acehinfo, Twitter & Instagram @acehinfo sebagai sosial media di Aceh, kemudian bertransformasi menjadi media online yang berperan sebagai media informatif untuk Aceh